Harangan Bidang

Panuturion ni angka namasa di ganup luat

Sinondang ni mataniari i do ngolu tu manisia

Marbulan, laho paulihon Bona Pasogit

Selasa, 15 Desember 2009

Penahanan 20 Mantan Anggota DPRD Kota Bogor Langgar HAM

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jayadi Damanik menilai penahanan 20 mantan anggota DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, dalam kasus dugaan korupsi dana APBD 2002 melanggar HAM.
Diposkan : Panuturi Mataniari di Selasa, Desember 15, 2009
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Label: ICCPR, Jaminan Minimal, KOMNAS HAM, KUHAP, Undang-Undang No 12 tahun 2005

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tona manang pangarimangion

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Profil

Foto saya
Panuturi Mataniari
Mangula huhut manghobasi, i do sipatupaon di son, alani i arop roha rohahonon ni angka dongan panghobasi ma nian na ginurithon on
Lihat profil lengkapku

Pengikut

Arsip

  • ▼  2009 (102)
    • ►  Juli (8)
    • ►  Agustus (17)
    • ►  September (5)
    • ►  Oktober (21)
    • ►  November (23)
    • ▼  Desember (28)
      • detikcom : Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS
      • Tempointeraktif.Com - Ruckus Perdalam Pasar Wi-Fi ...
      • Korut Potong Mata Uang
      • 4 Kesalahan Pengguna Facebook
      • Disfungsi Presiden
      • Ilmu Tak Tertulis Suatu Abad
      • Eropa Rancang Pelayanan Publik Online Yang Lebih C...
      • "Pemerintah Belum Siap Berlakukan UU KIP"
      • Enam SKPD Bekasi Didaftar Ke ISO 9001
      • Gubernur Jatim: Sistem Informasi Pelayanan Publik ...
      • Sumut Berencana Bangun Percontohan Desa Melek Info...
      • KRONOLOGI KELAHIRAN YESUS KRISTUS MENURUT SAINS
      • Puasa dan Pantang menurut Ketentuan Gereja Katolik
      • Penahanan 20 Mantan Anggota DPRD Kota Bogor Langga...
      • Sistem Penganggaran Rugikan Sekolah
      • Juara-Juara eGovernment Award 2009
      • Warnet akan 'Bermekaran' di Kota Kecil
      • detikcom : Ahli: SMS Dapat Terkirim Tanpa Sepenget...
      • Kasus Prita - Lima Truk Koin dan Memori Kasasi
      • detikcom : ISP Lokal Dirongrong Promosi Harga
      • detikcom : Di Bandung Marak ISP Spanyol
      • Human Rights Watch
      • Genetika Penduduk Asia Terbukti Sama
      • Mengejar "Mbak Luna" dengan UU ITE
      • Reformasi Birokrasi yang Masih Buram
      • detikcom : Batas Seluler dan Internet Sudah Hilang
      • detikcom : Luna Maya Lupa Dampak Dunia Maya
      • detikcom : Hakim Nilai Email Prita Bukan Pencemara...
  • ►  2010 (16)
    • ►  Januari (10)
    • ►  Februari (5)
    • ►  Oktober (1)

Labels

100 hari (1) Agama (1) Antioksidan (1) APEC (1) ASIA (1) Australia-Indonesia Disaster Reduction Facility (DRF) (1) badan (1) bajakan (1) bambu (1) biaya migrasi (1) bioetanol (1) biogas (1) Biopori (1) biosolar (1) BTS (1) bumd (1) Bupati (1) camat (1) Century gate (2) Cory Aquino (1) daerah bencana (1) DAK (1) DAK Pendidikan (1) dampak bencana alam (1) DAU (1) dewa matahari (1) Diabetes (1) dinas (1) disfungsi presiden (1) Disintegrasi (1) DNA (1) e-Education (1) e-government (1) e-publik (1) eGovernment Award (1) Ekonomi (1) Emisi (1) Eselon (1) facebook (1) Gaji Pejabat (1) Gaji PNS (2) gempa (1) genetika (1) geografi (1) Hadiah Nobel (1) Hak Angket (1) Human Rights Watch (1) ICCPR (1) IGOS (1) Iklim (1) ilmu tak tertulis (1) IMB (1) Informasi (1) instansi (1) ISO:9001 (1) ISP (1) italia (1) Jaminan Minimal (1) Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 (1) Kain Kafan (1) Kanker Payudara (1) kantor (1) karang taruna (1) Kasasi MA (2) Katolik (1) Kebudayaan (1) kelahiran yesus (1) kelapa (1) Kera (1) Ketua DPRD (1) kewajiban (1) KIB II (1) Kominfo (1) KOMNAS HAM (1) Korea (1) KTP (1) KUHAP (1) layanan internet (1) layanan publik (1) Longsor (1) luas wilayah (1) Menara Telekomunikasi (2) mitra (1) natal (1) Natal Bona Psogit 2010 (1) NIK (1) NPWP (1) open source (1) Otonomi Daerah (1) PAD (3) pantang (1) Parbubu (1) Paus Yulius I (1) Pejabat (1) Pelantikan (1) pemotongan uang (1) pendatang (1) pendidikan (2) Pengadaan Barang dan Jasa (1) Pengadilan HAM (1) penggunaan (1) penggunaan lahan (1) Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (1) Peningkatan Ekonomi (2) Pensiunan (1) penyadapan (1) Perselisihan (1) peta daerah rawan bencana (1) PLTU Sarulla 1 dan 2 (1) PNBP (1) Postel (1) PPAT (1) Prita Muliasari (1) program (1) PTKP (1) puasa (1) putusan MA (1) Rahasia Negara (1) Reformasi Birokrasi (1) Remunerasi (1) Restrukturisasil (1) Revisi Kepres 80 Tahun 2003 (1) RT RW (1) Rumah (1) salib (1) Sejarah (1) sekolah (1) Sertifikat Tanah (1) SIAK (1) Sistem Penganggaran Sekolah (1) SKPD (1) software ilegal (1) Staf Ahli (1) Super Internet TV 7.4 (1) tahan gempa (1) Tapanuli Utara (2) Taput (1) Tata Ruang (1) Teknologi (1) teknologi informasi (1) Teori Darwin (1) Teori Evolusi (1) topografi (1) tunjangan khusus (1) Ujian Nasional (1) UN 2010 (1) Undang-Undang No 12 tahun 2005 (1) UU ITE Pasal 27 (3) dan 45 (1) (1) UU ITE Psal 31 (2) UU KIP (1) UUD Pasal 28 (1) Vitamin D (1) wajib lapor (1) warnet (1) WON (1) Yesus (1)

Tautan

  • ISO 9001
  • Koran Antara
  • Koran Detikcom
  • Koran Kompas
  • Koran media indonesia
  • Koran SIB
  • Pemerintah Setneg Hukum
  • Pemerintah Sumatera Utara
  • Pemerintah Tapanuli Utara
Tema PT Keren Sekali. Gambar tema oleh RBFried. Diberdayakan oleh Blogger.